Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka menyukseskan Perhelatan Pemilu 2024, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda NTB berkomitmen akan ikut membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di NTB dalam mendistribusikan Logistik Pemilu 2024 di wilayah pesisir dan pulau terluar di NTB.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Polairud Kombes Pol. Kobul Syahrin Ritonga dalam rapat koordinasi penguatan sinergitas dan integritas Polairud bersama KPU NTB palam Pemilu 2024 mendatang.
“Kami sangat serius untuk membantu penyelenggaraan Pemilu 2024 apabila dibutuhkan KPU,” tegas Kobul Syahrin. Dirinya langsung menginspeksi kesiapan dan komitmen seluruh jajarannya di lingkup Polairud Se NTB.
Hadir dalam rakor tersebut mewakili Ketua dan Angggota KPU Provinsi NTB, Kasubbag Parhumas, Alesta Rezal mengapresiasi langkah Polairud Polda NTB dan stakeholder lainnya baik Instansi Pusat dan daerah yang akan membantu KPU Tahapan Pemilu 2024. Khususnya untuk distribusi kelengkapan TPS di Daerah daerah terluar dan tersulit di kepulauan dalam wilayah NTB.
Disampaikannya, sebelumnya KPU Provinsi NTB bersama KPU 10 Kabupaten/Kota telah melakukan pemetaan kesiapan pendistribusian logistik Pemilu 2024. Sebab distribusi logistik merupakan salah satu tahapan krusial pemilu yang sangat memengaruhi kesuksesan Pemilu sehingga perlu dipersiapkan dengan matang.
Penentuan tempat gudang logistik ditentukan untuk mempermudah akses dalam penyaluran ke kabupaten kota. Direncanakan, KPU NTB akan menentukan dua gudang logistik yang masing-masing berada di Pulau Sumbawa dan Lombok. Sehingga dalam penyaluran nanti lebih cepat, khususnya di Pulau Sumbawa.
“Mungkin di Pulau Lombok di satu tempat, dari tempat itu akan di distribusikan ke KPU kabupaten kota. Kemudian di Pulau Sumbawa kita akan carikan tempat supaya gampang distribusi, supaya lebih efektif,” katanya.
Penempatan gudang logistik ini sangat perlu dipetakan, karena proses distribusi logistik ini sangat mempengaruhi besarnya biaya politik. “Pengalaman mengajarkan kita bahwa kabupaten/kota untuk mengantar logistik Pemilu di satu TPS membutuhkan biaya yang tidak sama dengan kabupaten/kota yang lain. Kendala yang dialami pada Pemilu 2019 yang lalu agar disampaikan, untuk dibahas dan dicarikan solusi bersama,” katanya.
Selain itu KPU NTB juga menghitung besaran biaya untuk pengelolaan logistik. Adapun lima objek yang menjadi perhatian, yaitu bongkar muat, perakitan kotak suara, sortir lipat surat suara, pengesetan dan pengemasan serta distribusi dari Gudang KPU Kabupaten/Kota ke TPS pulang pergi. (ndi)
