Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarat Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengadakan diskusi dengan DPC HNSI Batang Jawa Tengah sebagai bentuk Implementasi mendukung Astacita Presiden dan wakil Presiden Poin kedua yaitu memantapkan sistem Pertahanan keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa melalui suwasembada Pangan, Energi, Air, ekonomi kreatif, ekonomi Hijau dan ekonomi Biru
Indonesia memiliki 17.500 Pulau dengan luas wilayah Lautan Indonesia 6,8 Juta KM² panjang garis pantai 108.000 KM Sebanyak kurang lebih 275,77 Juta dan sebagian besar tinggal di wilayah Pesisir Penguasaan laut Indonesia oleh Negara perlu menyeimbangkan keberlanjutan Ekologi dan Ekonomi
Oleh karena itu, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengambil langkah proaktif untuk mendukung Implementasi ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), aparat penegak hukum, dan pemerintah.
Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang Jawa Tengah, Teguh Tarmujo , di Kantor DPD HNSI Batang Jawa Tengah mengatan diskusi bertujuan untuk membahas situasi Kamtibmas dan keluhan Nelayan Batang dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Akbp Suratno dan jajaran pengurus DPC HNSI Batang Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa poin penting terkait Situasi Kamtibmas, secara umum situasi Kamtibmas dalam keadaan Kondusif namun ada beberapa Faktor yang saat ini menimbulkan keresahan bagi nelayan yaitu terkait aturan Penangkapan ikan Terukur ( PIT ) sistem Zonasi yang membuat nelayan semakin sulit melakukan penangkapan ikan menyebabkan nelayan merugi serta mengakibatkan banyak kapal yang tidak dapat berangkat menimbulkan penumpukan kapal diwilayah Pelabuhan
hal ini sering menyebabkan pemilik kapal ikan di wilayah Batang enggan memberangkatkan kapal karena biaya Oprasional Kapal yang tinggi, tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang tidak menentu diperburuk dengan harga pasaran ikan yang tidak setabil.
Lalu saat ini dengan pendapatan nelayan semakin kecil berdampak terhadap kecenderungan kurangnya generasi muda yang ingin bekerja sebagai Nelayan sehingga pemilik kapal kesulitan Mencari anak Buah Kapal ( ABK ) sampai Pemilik kapal harus berani ngeboni atau memberikan pinjaman terlebih dahulu untuk merangsang minat mereka agar ada keinginan ikut berangkat bahkan ada nelayan yang sudah diberikan tidak jadi berangkat
Jadi itu merupakan gambaran bahwasanya memang kecenderungan minat generasi muda menjadi Nelayan Berkurang sedangkan jumlah kapal Volume yang ada itu tidak sepadan situasi ini diperburuk dengan kondisi regulasi yang ada dari Pemerintah terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi perikanan sehingga perlunya di kaji kembali aturan tersebut
Akbp Suratno menyampaikan bahwa Ditpolair Baharkam Polri berkomitmen untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas agar tetap Kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan tentang peraturan perikanan, giat Sambang dengan berdialog untuk mengetahui isu yang berkembang dimasyarakat Pesisir dan tetap meningkatkan giat patroli serta penegakan hukum diwilayah Perairan
Teguh Tarmujo menyambut baik upaya Ditpolair Baharkam Polri dan menyatakan kesiapan DPC HNSI Batang Jawa Tengah untuk bekerja sama dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Teguh juga meminta Ditpolair Baharkam Polri untuk membantu nelayan Jawa Tengah dalam memahami Regulasi yang akan atau telah ditetapkan oleh pemerintah serta kami memberikan apresiasi kepada Polair karena selama ini nelayan dapat beraktifitas dengan baik
Hasil pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan tentang peraturan perikanan
Selain itu pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perikanan.
Serta Pembukaan jalur komunikasi yang efektif antara nelayan dengan Ditpolair untuk mempermudah koordinasi dan langakah cepat merespon keluhan Nelayan sebagai upaya mengatisipasi terjadinya ganguan Kamtibmas di wilayah Pesisir.
Sumber : PID KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
