Papua – Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol. M. Yassin Kosasih, S.I.K., M.Si., M.Tr.Opsla, melaksanakan kunjungan kerja ke Ditpolairud Polda Papua yang bertempat di Mako Ditpolairud Polda Papua, Kamis (27/02/2025).
Dalam arahannya, Kakorpolairud menyampaikan bahwa kedatangannya ke Mako Ditpolairud Polda Papua ini karena ingin mendengarkan cerita secara langsung dari personel mengenai pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Saya ingin tahu secara langsung bagaimana personel bekerja langsung dan apa kendala kendala selama ini di lapangan, agar pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Jenderal Alumni Akpol 1991 ini juga menekankan bahwa personel Ditpolairud Polda Papua harus terus mengedapankan adab dan akhlak yang baik dalam pelayanan, serta menerapkan Jati Diri Airud yang mencerminkan kerja keras, keikhlasan, kecerdasan, kualitas, serta penyelesaian tugas secara tuntas di lapangan, Selain itu Professionalisme dan kehumanisan harus terus dibentuk dalam tubuh Anggota Polairud.
“Kita butuh personel yang tidak hanya kuat fisiknya, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, jangan pernah setengah – setengah dalam bekerja, laksanakan tugas dengan semangat dan dedikasi serta tanggung jawab penuh ” tambahnya
Rasionalitas dalam pengambilan keputusan juga harus ditekankan, Langkah preemtif dan preventif dalam penegakan hukum perlu diperkuat, sementara inovasi dalam kegiatan binmas perairan harus terus dikembangkan. Semua kepentingan negara harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi, sistem Reward dan Punishment juga harus diterapkan secara adil.
” Kita harus memberi penghargaan bagi yang berprestasi dan memberi sanksi bagi yang melanggar aturan. Kita juga harus terus bersinergi dengan instansi/ stakeholder lain agar tugas dilapangan berjalan lebih efektif, Ini demi kebaikan kita bersama,” jelasnya.
Manajemen media Korpolairud juga harus dimaksimalkan agar kepercayaan publik kepada Polri terutama Korpolairud dapat semakin ditingkatkan. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan rasional agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan institusi Polri. “Semua kebijakan harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai ada keputusan yang justru merugikan masyarakat,” tutupnya.
