Polda Kalsel Gelar FGD Bahas Destructive Fishing, Tegaskan Sinergi Atasi Konflik Nelayan

Polda Kalimantan Selatan melalui Ditpolairud menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergitas Penanganan Destructive Fishing dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Perairan Kalimantan Selatan”, Senin (2/9/2025).

Kegiatan yang digelar di Auditorium Bhara Dhaksa Polda Kalsel ini dilakukan sebagai langkah menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mencegah konflik sosial akibat praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), terutama dengan maraknya penggunaan cantrang oleh nelayan dari luar daerah.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan bahwa penegakan hukum bukan prestasi utama kepolisian, melainkan jalan terakhir untuk memberikan efek jera.

“Dua tahun terakhir ini banyak praktik destructive fishing dilakukan oleh nelayan dari Jateng dan Jatim.

” Ini bukan prestasi, karena upaya hukum itu jalan terakhir. Yang paling penting adalah kesepakatan bersama agar laut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, baik nelayan Banua maupun luar daerah,” tegasnya . didampingi Gubernur, H Muhidin,  Ketua DPRD DR HC H Supian HK dan Kakor Polairud Baharkam Polri yang diwakili Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Kombes Pol Donny Carles Go,Dirjen PSDKP diwakili oleh Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Yoki Jiliansyah serta Ditpolairud Polda Kalsel Kombes Pol DR Andi Adnan Syafruddin SH Sik MM

Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel mencatat, produksi ikan pada 2017 mencapai 179.696 ton, namun turun menjadi 158.250 ton pada 2024, atau turun sekitar 12 persen. Penurunan ini dipicu kerusakan ekosistem laut, termasuk mangrove dan terumbu karang.

Gubernur Kalsel H Muhidin dalam sambutannya menekankan pentingnya situasi kondusif di laut.

“Perairan yang aman sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Konflik nelayan harus diakhiri, dan sinergi perlu diperkuat agar laut kita tetap berkelanjutan dan memberi manfaat,” ujarnya.

Direktur Polairud Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Andi Adnan SH memaparkan bahwa pihaknya aktif menjaga laut Banua.

Sepanjang triwulan I 2025, Polairud telah melaksanakan 6.117 kegiatan berupa patroli, pembinaan, hingga sosialisasi.

Sepanjang 2024–2025, Polairud juga menangkap 15 tersangka kasus destructive fishing dengan kerugian negara mencapai Rp150 juta.

Selain itu, Polairud melakukan edukasi nelayan, membentuk forum komunikasi nelayan Jawa dan lokal, serta mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

FGD ini juga menghasilkan lima poin rekomendasi, di antaranya pembentukan forum komunikasi antar nelayan, optimalisasi patroli, edukasi bahaya destructive fishing, serta penyusunan policy brief untuk memperjuangkan kepentingan nelayan tradisional.

Polda Kalsel berharap sinergi berbagai pihak ini dapat mencegah kerusakan laut sekaligus meredam potensi konflik sosial antara nelayan lokal dan nelayan luar daerah.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Kombes Pol Donny Carles Go turut mengapresiasi FGD yang digelar Ditpolairud Polda Kalsel.

Menurutnya, forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarwilayah untuk mencegah konflik sosial sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.